06
Apr
09

Demokrasi Media

Sejarah Singkat Demokrasi
Istilah domokrasi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat, dan krotos atau kretein yang berarti kekuasaan / berkuasa. Oleh karena itu, menurut asal katanya demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau government or rule by the people. Sebagai suatu konsep yang mendasari sistem politik suatu nagara, demokrasi secara formal telah dijadikan dasar bagi kebanyakan negara-negara didunia. Gejala ini nampak setelah Perang Dunia II. Presiden Lincoln (AS) dalam pidatonya memberikan kita kesimpulan yang bergema kuat temtang definisi terbaik demokrasi dalam sejarah Amerika. Dengan menyatakan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”
Demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan, dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya, agar bisa berhasil. Domokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tapi demi pertanggung jawaban. Sebuah pemerintahan demokrastis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik. Demokrasi adalah produk yang telah selesai, melainkan produk yang terus bertumbuh kembang.
Demokrasi telah menjadi umum dan digunakan sebagai dasar bagi sistem politik dari kebanyakan negara-negara didunia. Namun sebenarnya terdapat perbedaan-perbedaan atau aliran-aliran pikiran di dalam demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, kita dapat jumpai istilah-istilah demokrasi. Seperti demokrasi Liberal, demokrasi Perlementer, demokrasi Nasional, demokrasi Soviet, demokrasi Rakyat, demokrasi Pancasila, atau juga demokrasi Terpimpin.
Meskipun terdapat beraneka ragaman aliran pemikiran dan perbedaan-perbedaan di dalamnya, namun secara sederhana kita dapat mengelompokkannya dalam dua aliran yang paling penting. Yaitu demokrasi Kostitusional dan kelompok aliran demokrasi. Perkembangan dua aliran ini bermula di Eropa, yang kemudian menyebar ke beberapa negara baru di Asia setelah perang dunia II.

Kepemilikan Media Terpusat dan Ancaman terhadap Demokrasi
SUPINYA Klangnarong, gadis berusia 31, mungkin tak pernah bermimpi akan berhadap-hadapan secara langsung dengan perdana menterinya, Thaksin Shinawatra. Berhadap-hadapan di sini maksudnya adalah berada dalam posisi yang berlawanan di meja peradilan. Supinya adalah sekretaris jenderal lembaga Kampanye untuk Reformasi Media Populer (CPMR) yang mengumumkan hasil penelitiannya, Oktober 2003, bahwa perusahaan telekomunikasi milik Perdana Menteri Thailand, Shin Corporation, lebih kaya hampir tiga kali lipat sejak Thaksin menjadi perdana menteri per Januari 2001.
GADIS yang meraih master dari Universitas Westchester, Inggris, ini seolah David yang sedang berhadapan dengan Goliat, raksasa perusahaan telekomunikasi yang menguasai seluruh Thailand. Perusahaan milik Thaksin ini menuntut Supinya karena telah mencemarkan nama baiknya lewat penelitian yang diumumkan beberapa surat kabar di Thailand. Tanggal 20 Juni 2004 kasus ini kembali disidangkan di Bangkok.
Kisah di negeri gajah putih ini menunjukkan dengan jelas apa yang terjadi bila kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan atas media bersatu padu. Ia menjadi kekuatan yang demikian berkuasa dan sulit menghadapinya secara seimbang. Tentu tidak ada yang menjamin bahwa perkara macam ini, atau dalam bentuk lain, tak bakal terjadi di Indonesia kini atau nanti.
Contoh kasus di Thailand tadi sangat mencolok dalam mengilustrasikan kepemilikan media memiliki risiko, terutama bagi perkembangan demokrasi, pluralisme pendapat, dan tumbuhnya iklim industri media yang sehat. Thaksin merupakan contoh penguasa media yang adalah seorang perdana menteri. Mereka yang tinggal di Eropa Barat terbiasa dengan kasus yang lebih kurang sama dan berlangsung lebih awal: Silvio Berlusconi, sang raja media.
Berlusconi adalah perdana menteri Italia yang terpilih pada tahun 2001. Selain perdana menteri, Berlusconi pemilik industri televisi besar di bawah perusahaan Mediaset Group, yang bersama perusahaan RAI menguasai 90 persen dari keseluruhan pasar di Italia, juga menguasai 96,8 persen dari seluruh pemasukan iklan televisi (dengan jumlah 2,5 miliar euro pada 2001).
Tak cuma warga Italia yang khawatir dengan tindak-tanduk Berlusconi yang memadukan kekuasaan politik, ekonomi, dan media. Masyarakat Uni Eropa lain juga khawatir dengan masalah ini. Oleh karena itu, Uni Eropa telah mengeluarkan laporan yang menggambarkan situasi di Italia ini dan akan membawanya ke tingkat parlemen Eropa dengan tuduhan serius: kondisi di Italia mengarah pada ketiadaan pluralitas kehidupan media dan merupakan ancaman serius bagi masyarakat Uni Eropa sebab melanggar Pasal 10 Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Pasal itu menegaskan kewajiban negara melindungi dan jika diperlukan melakukan penghitungan secara positif keragaman pendapat yang ada di media. Peradilan Eropa untuk hak asasi manusia pun menyebutkan bahwa tanpa pluralitas pendapat, media tak bisa menunaikan tugasnya dalam kehidupan demokrasi.
ISU utama yang hendak dibahas di sini adalah masalah kepemilikan media: membesarnya perusahaan media semata-mata bukan perkembangan bagus untuk bisnis, tetapi berdampak tak baik bagi perkembangan masyarakat sebab industri media-berbeda dengan industri manufaktur atau jasa-mengandung nilai, pendapat, dan informasi tertentu yang bisa membawa pembaca atau konsumen terpengaruh atas isi media tersebut.
Apa jadinya jika media penuh dengan berita menyesatkan, tidak menyampaikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat, mengabaikan hak publik mendapatkan informasi, dan menyajikan hiburan yang tak sehat bagi masyarakat ketimbang menyampaikan informasi yang mengandung pendidikan atau informasi berguna lainnya. Apa jadinya jika media cenderung mengabaikan suara kelompok minoritas (suku, agama, pengidap HIV, difability, dan orientasi seksual tertentu)?
Di balik ketakutan atas dampak media dan usaha melindungi masyarakat dengan berbagai aturan yang memperkecil ruang ekspansi industri media, sebenarnya terselip harapan bahwa industri media -di samping sebagai industri besar dan menyerap tenaga kerja yang besar pula- harus tetap punya prinsip menjalankan fungsi informasi dan edukasi kepada khalayak. Industri media massa bukan sekadar tempat mencari untung sebab komoditas yang ia jual berbeda dengan sepatu, pakaian, tas, atau produk manufaktur lain. Isi media sebagian membentuk isi kepala konsumennya. Konsumen media memang punya otonomi dalam mengonsumsi isi media dan punya cara menafsirkan makna sehingga isi pesan yang disampaikan si pembuat pesan tak selalu ditangkap sama oleh penerima pesan. Namun, ini diskusi yang kompleks dan panjang yang saat ini sebaiknya diabaikan dulu.
Keprihatinan atas fenomena kepemilikan media massa di dunia ini bisa dilihat dari makin maraknya buku atau artikel ilmiah tentang kerajaan-kerajaan media di dunia ini dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Beberapa buku disebut di sini: Ben Bagdikian (1997), Media Monopoly; Robert W McChesney (1999), Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times; Edward S Herman dan Robert W McChesney (1997), The Global Media: the New Missionaries of Corporate Capitalism; Vicki MacLeod (1996), Media Ownership and Control in the Age of Convergence; Jeremy Tunstall dan Michael Palmer (1991), Media Moguls; Gene Roberts, Leaving Readers Behind: The Age of Corporate Newspapering; Gillian Doyle (2002), Media Ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and European Media; Brankica Petkovic (2004), Media Ownership and Its Impact on Media Independence and Pluralism; David Ward (2004), A Mapping Study of Media Concentration and Ownership in Ten European Countries.
Masih ada puluhan artikel ilmiah dan liputan mendalam di berbagai media yang memberi perhatian terhadap fenomena kepemilikan media dan gelombang merger atau akuisisi perusahaan media. Di luar itu adalah berbagai seminar, konferensi, dan survei tingkat dunia yang diselenggarakan dalam sepuluh tahun terakhir. Penulis kebetulan ikut dalam dua konferensi internasional mengenai masalah ini: Bangkok (1997) dan Slovenia, Eropa Timur (2004).
Sebagai suatu fenomena bisnis, industri media memang sangat menarik, dinamis, dan menyimpan potensi tersendiri karena pada dasarnya para pemilik media ini lalu menjadi “darling” pemberitaan pers itu sendiri. Bisa dilihat dari beberapa transaksi, nilai merger makin lama makin meningkat dan beberapa kali transaksi itu memecahkan rekor dalam transaksi bisnis yang terjadi pada industri media global.
Beberapa transaksi bisnis yang tidak terlaksana, misalnya, adalah penawaran Comcast terhadap Disney pada tahun 2004 yang akhirnya ditolak Disney karena tawaran tersebut dianggap terlalu kecil. Sementara itu, pada awal Juli 2004 dikabarkan perusahaan Time Warner berkehendak membeli Metro Goldwyn Mayer (MGM), perusahaan film yang kita kenal dengan ikon singa mengaum dalam tiap awal filmnya.
APA dampak merger ini? Dampak pentingnya adalah semakin sedikit jumlah industri media yang menjadi aktor dalam industri ini. Selanjutnya adalah industri ini makin terkonsentrasi di tangan sekelompok orang pengusaha (kapitalis) yang menjadikan bisnis tersebut sebagai bisnis besar untuk kepentingan pengumpulan laba sebesar-besarnya dengan wilayah garapan seluas-luasnya. Pengamat media, Ben Bagdikian, sampai tujuh kali merevisi buku Media Monopoly (edisi terakhirnya diberi judul The New Media Monopoly, terbitan 2004) hanya sekadar mendapat potret terakhir industri media di Amerika Serikat (AS).
Bagdikian melihat grup pemilik media di AS makin sedikit. Dalam survei pertamanya di tahun 1980-an, ia mencatat masih ada sekitar 20 grup media di seluruh AS. Selang beberapa tahun kemudian, ia kembali menghitung jumlah grup media yang ada di sana. Hasilnya mengejutkan karena jumlahnya tinggal belasan. Awal tahun 1990-an ia kembali melakukan survei. Jumlahnya makin sedikit. Hingga tahun 1997, tahun terakhir surveinya, tinggal lima grup media yang memiliki lebih dari 60 persen media di AS.
Tidak mustahil, seperti pernah dikatakan Rupert Murdoch, dalam beberapa waktu mendatang hanya tiga perusahaan media yang nantinya akan bertahan. Sementara itu, lima grup media besar yang menguasai seluruh pasar industri media global saat ini adalah AOL-Time Warner, Disney, Viacom, The News Corporation, dan Sony Columbia. Dampak terhadap perkembangan jurnalistik sangat mencemaskan: mutu jurnalistik lebih jelek. Buku Gene Robert yang disebut di atas adalah satu contoh bagaimana pembaca meninggalkan media dalam era jurnalisme milik korporasi ini. Salah satu alasan adalah terkesannya mekanisme sensor yang tinggi dari para pemilik media ini terhadap produk informasinya.
Tak lama setelah Disney membeli stasiun televisi ABC di AS, perusahaan yang memproduksi tokoh-tokoh animasi, seperti Donald Bebek dan Mickey Tikus, itu melarang ABC menyiarkan demonstrasi di Disneyland yang memprotes kebijakan upah buruh. Sutradara film Michael Moore beberapa bulan lalu merasakan sifat tak baik dari perusahaan Disney, yang tak semanis dan selucu penampilannya dalam film, ketika perusahaan Miramax menyatakan tak mau mengedarkan film Moore berjudul Fahrenheit 9/11. Komentar resmi Disney mengatakan perusahaan tak mau mengedarkan film yang memiliki muatan politik yang isinya belum tentu mereka setujui. Sejak kapan distributor merasa harus setuju dengan muatan yang ada pada produk mereka?
Dampak lain dari makin terkonsentrasinya kepemilikan media ini adalah komersialisasi yang makin dominan dalam industri media. Media yang dihasilkannya terus-menerus menghasilkan industri hiburan-yang memudahkan akumulasi modal-yang dilawankan dengan kewajiban menunaikan fungsi informasi dan edukasi kepada publik. Pendeknya, orientasi industri media yang ada sekarang banyak bergeser dari urusan jurnalisme publik. Yang marak adalah tayangan infotainment, istilah yang salah kaprah karena anggapannya lalu informasi haruslah menghibur.
Fenomena di AS ini adalah fenomena global, bisa terjadi di mana saja sebab industri media di Amerika adalah penguasa industri media global. Bukankah perusahaan media Amerika yang jadi produsen utama produk media di seluruh dunia saat ini? Gelombang merger yang terjadi sejak tahun 1980-an itu terus berlangsung dalam industri media global-juga industri lain-yang selain mencatatkan nilai transaksi yang makin membubung, juga menghasilkan grup media yang makin sedikit.
Laporan IFJ (International Federation of Journalists: AJI adalah anggotanya) dalam kongresnya yang terakhir di Yunani, Mei 2004, bahkan mencatat “derajat proses merger dan akuisisi yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini sangat mengagetkan. Hanya dalam tiga tahun sejak tahun 2001, wartawan berbicara dalam konteks hanya ada 10 perusahaan konglomerat media yang menguasai pasar media di dunia. Hari ini jumlahnya tinggal setengahnya. Orang seperti Rupert Murdoch percaya bahwa dalam tiga tahun mendatang, dunia hanya akan melihat tiga perusahaan media yang digdaya: News Corporation, perusahaan milik Murdoch, akan menjadi salah satunya.”
Tentang mutu jurnalistik, ada kekhawatiran besar bahwa membesarnya industri media ini lebih menghasilkan produk jurnalistik yang lebih rendah. IFJ mencatat biaya yang dikeluarkan industri media untuk kepentingan riset makin sedikit, anggaran untuk melakukan kegiatan jurnalistik lacakan menurun, dan pelatihan wartawan menurun drastis.
Lalu, masyarakat konsumen media mendapat apa? Mutu jurnalistik yang lebih buruk dari masa sebelumnya. Masyarakat rupanya dianggap sebagai komunitas yang tak akan mengeluh jika produk jurnalistik yang mereka peroleh lebih buruk dan menerima apa saja yang disodorkan ke depan mata mereka. Yang dilakukan sejumlah editor senior di AS ini penting diperhatikan. Gene Roberts, editor American Journalism Review, sebuah bulanan yang membahas masalah perkembangan jurnalisme di AS, meneliti dampak perkembangan surat kabar setelah menjadi industri terpusat. Hasil penelitiannya dapat dilihat pada situs http://www.ajr.org. Roberts mencatat kualitas sejumlah surat kabar di AS mundur ketika mereka jadi bagian suatu mata rantai industri pers dan memiliki cabang di berbagai negara bagian.
Industri media yang makin besar mengalami konflik kepentingan yang makin besar: entah dengan para pengiklan (pernahkah melihat tulisan sangat kritis yang mengupas kemacetan jalan di ibu kota sebagai kontribusi perusahaan mobil yang menghabiskan banyak uang untuk membuat iklan di berbagai media?), entah dengan birokrat tingkat atas. Dunia ini makin dibelit berbagai kepentingan ekonomi dan politik tadi.
DI Indonesia masalah ini belum disadari banyak orang. Padahal perlahan-lahan kekuasaan pemilik media ini makin terasa. Itu terlihat sangat jelas ketika para pemilik media berusaha memasukkan kepentingan mereka dalam perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran beberapa tahun lalu. Banyak orang terkecoh dengan argumentasi antinegara dan antiregulasi-dan menempatkan pasar sebagai “hakim” yang adil dalam gerak usaha mereka-dalam diskusi-diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat ketika itu. Rasanya isu ini makin perlu diperbincangkan oleh semakin banyak orang dengan meneliti kepemilikan media di Indonesia, memahami kepentingan pemilik media, dan juga memerhatikan dampak apa saja yang terjadi dengan adanya kepemilikan media yang makin terpusat.
Bersumber dari pengalaman di tempat lain mengenai masalah ini, kepemilikan media rupanya berdampak terhadap turunnya kualitas jurnalistik apabila pemilik lebih memilih mendapat keuntungan sebesar-besarnya dan mengeluarkan uang sekecil-kecilnya, dan memproduksi isi media yang cenderung memberikan hiburan kepada pembaca atau penonton, dan tidak memberikan ruang yang cukup leluasa untuk pengembangan kualitas jurnalistik, semisal memperdalam liputan investigasi, memberikan pelatihan rutin kepada wartawan, menghalang-halangi terbentuknya serikat kerja di berbagai media, hingga ke soal swasensor yang terjadi di kalangan wartawan karena media di mana mereka bekerja banyak mengalami konflik kepentingan dengan para pengiklan atau politikus yang harusnya mereka kritik.
Dalam industri televisi, hal ini sudah menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan karena perusahaan Bhakti Investama menjadi pemilik modal di sejumlah stasiun televisi, seperti RCTI, Global TV, Metro TV, dan TPI. (Lihat buku Agus Sudibyo, Ekonomi Politik Penyiaran di Indonesia, LKIS, 2003). Sementara itu, dalam industri surat kabar, dalam penelitian yang dilakukan oleh lima organisasi pengamat media di lima kota (Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar) terhadap pemberitaan Pemilihan Umum 2004, muncul juga gejala menarik yang berkaitan dengan fenomena kepemilikan media dan kepentingan politik si pemilik media tersebut.
Tak hanya Surya Paloh di Jakarta yang menggunakan koran Media Indonesia dan stasiun Metro TV untuk kampanye dirinya dalam Konvensi Partai Golkar, April lalu, tetapi sejumlah tokoh pers di beberapa daerah juga melakukan hal sama. Pemilik surat kabar Suara Merdeka di Semarang menggunakan dua surat kabarnya, Suara Merdeka dan Wawasan, untuk menjadi corong kampanye bagi pencalonannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah. Dalam kasus Budi ini, ia berhasil meraih kursi anggota DPD.
Di Makassar, tokoh pers Alwi Hamu, pemilik koran Fajar, Ujung Pandang Ekspres, dan Berita Kota, juga menggunakan ketiga medianya untuk mengampanyekan dirinya sebagai anggota DPD Sulawesi Selatan. Dalam kasus Alwi Hamu, ia gagal meraih cukup suara untuk kursi DPD. Namun, dalam waktu singkat, ia menggeser kepentingan politiknya menjadi salah satu tim sukses pemilihan umum presiden: calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan calon wakil presiden Jusuf Kalla.
Tak cuma itu. Beberapa media di sejumlah kota tak sungkan mempromosikan anggota redaksinya yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Lepas dari soal gagal dan berhasilnya, tetapi secara tidak fair para pemilik atau anggota redaksi media tadi telah menggunakan situasi istimewanya: akses yang mudah terhadap media dalam mempromosikan diri, padahal pada saat yang sama kandidat lain tak memiliki akses terhadap media yang sama dengan dirinya.
Oleh karena itu, orang media ini telah mendistorsi informasi yang hendak disampaikan kepada khalayak dengan menampilkan seolah-olah para kandidat yang berasal dari media itu “lebih memiliki nilai berita” dibandingkan dengan kandidat lainnya. Di sini kita tidak membicarakan audiens atau pemirsa memiliki kecerdikan sendiri dalam mencerna informasi yang disampaikan padanya. Karya Stuart Hall soal encoding-decoding atau Ien Ang tentang active audience untuk sementara bisa dikesampingkan dan digunakan pada konteks pembicaraan lain. Namun, intinya adalah orang media yang memiliki interes politik telah dengan sengaja menggunakan akses besarnya pada media untuk mempromosikan kepentingan politik pribadinya. Baiknya soal ini harus diatur secara sangat jelas dalam suatu usaha untuk merevisi atau memperluas rumusan kode etik wartawan Indonesia.

Bagaimana melakukan regulasi atas kepemilikan media?
Ini pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Di kalangan negara Uni Eropa, pembatasan jadi bahasan serius. Mereka menemukan kasus Italia sebagai bahan untuk memecahkan masalah ini. Di AS justru ada tendensi badan regulasi di sana membuat industri media bisa berkembang makin besar dan besar. Itu kecurigaan yang menghinggapi sejumlah pengamat media yang khawatir akan dampak makin terintegrasinya industri media global, khususnya di AS.
Perhatian seperti ini tidak mengada-ada, tetapi merupakan hasil studi yang ditunjukkan sejumlah ahli di beberapa negara(4). Di sejumlah negara ada regulasi khusus yang mengatur masalah pembatasan kepemilikan media seperti ini. Bahkan, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa perlu menegaskan, pembatasan tersebut memang perlu dilakukan demi terjaminnya landasan dasar bagi pluralisme media di lingkungan negara-negara Eropa, yang merujuk aturan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 10. Peradilan Eropa untuk masalah hak asasi manusia pun menyebutkan bahwa tanpa pluralitas suara dan pendapat, media tak bisa menunaikan tugasnya dalam kehidupan demokrasi.
Pembatasan di sini dilakukan bukan untuk membatasi gerak industri yang dinamis, penuh dengan perkembangan teknologi maju, dan mengingkari kemajuan zaman itu sendiri, tetapi berangkat dari suatu keprihatinan bahwa keterpusatan industri media kepada segelintir pemilik saja akan mengakibatkan kondisi yang tidak sehat juga: tidak demokratis karena cenderung menggabaikan pluralitas pendapat yang ada.
Jangan lupa, Indonesia pun memiliki Undang-Undang (UU) praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999), dan pembatasan ini sendiri adalah demi sehatnya industri media itu sendiri, wibawa pemerintah, dan sehatnya masyarakat. Namun, di sini juga soalnya, bagaimana mengatur keseimbangan antara melindungi kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan industri di sisi lain, dan untuk itu pasti jelas dibutuhkan badan regulasi yang berwibawa untuk bisa berdiri di atas dua kepentingan tadi. Masalah ini rasanya terlalu penting untuk diabaikan dan hanya dilihat sebagai fenomena bisnis semata. Demokrasi bisa dalam ancaman kekuasaan pemodal besar dan penguasa opini publik.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Kategori

Apa Kata Nurani????

Kehidupan...???? Saat manusia mencoba menjadi manusia

Coba Lihat Juga….

https://fauzan3486.wordpress.com http://videografer.ning.com http://idecerita.blogspot.com http://detik.com http://kompas.com http://filmpendek.org http://marioteguh.asia http://politikana.com
April 2009
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

%d blogger menyukai ini: